Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

  • April 26, 2020

Mata kuliah Politik Regional pasifik Barat Daya memberikan mahasiswa kemampuan untuk memahami dan menganalisa perkembangan yang terjadi di kawasan Pasifik Barat Daya. Selain mengenal profil dan karakteristik kawasan secara geografis dan demografis, mahasiswa juga akan mampu memahami profil dan karakterstik negara-negara di Pasifik Barat Daya. Kompetensi akhir yang diperoleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini adalah kemampuan menganalisa prospek kerjasama internasional dengan negara-negara Pasifik barat Daya baik secara politik maupun ekonomi. Sasaran pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem politik dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat Kontemporer.

Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran. Isinya bersifat positivist-instrumentalistik dalam arti lebih mencerminkan kehendak penguasa karena sejak semula hukum telah dijadikan alat pembenar yang akan maupun dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dominan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang. Jurusan ini Mempelajari tentang berbagai teori dan fenomena politik khususnya dalam Islam. Asisten Legislatfi, Tugasnya membantu anggota legislatif melaksanakan tugas mereka, seperti membantu melakukan riset untuk membuat kebijakan.

Prof. Dr. Suhendrayatna, M.Eng, memberikan pemaparan mengenai implementasi kurikulum perguruan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) yang membahas kurikulum dari masa ke masa, rekonstruksi kurikulum, dan implementasi kebijakan MB-KM. Mempelajari ilmu teknologi saat ini telah menjadi sesuatu yang wajib bagi beberapa orang. Sebab kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu syarat menggunakan alat-alat dalam membantu menyelesaikan pekerjaan, tugas-tugas sekolah maupun kuliah. Hal ini memang didasari oleh manfaat menuntut ilmu bagi kehidupan yang sangat berguna, bukan hanya di waktu sekarang tetapi hingga waktu yang akan datang.

Mempelajari politik Indonesia

Oleh sebab itu, saat kamu belajar ilmu politik, para dosen juga akan mengajak kalian melakukan praktik kuliah lapangan. Sejarah mencatat bahwa setidaknya ada empat hal yang dapat menjadi perekat bangsa, yaitu pertama, jaringan perdagangan di masa lampau. Ketiga, imperium HindiaBelanda sesudah pax-neerlandica, dan keempat, pengalaman bersama hidup sebagai bangsa Indonesia sejak 1945.

Dengan disusunnya Prolegnas diharapkan akan dihasilkannya suatu kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkeadilan, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat. UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan formal dan materiil konstitusional dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasar atas hukum dan asas konstitusionalisme. Hal ini yang akan dibahas selanjutnya karena materi ini merupakan bagian dari politik perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Abdul Wahid Masru mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan (beleids/policy) yang diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan/negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya .

Salah satu tokohnya adalah Robson yang berpandangan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang memperoleh, mempertahankan, mempergunakan, mempengaruhi atau melawan kekuasaan. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan casual dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dan golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan.

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka politik hukum nasional akan diarah pada terciptanya hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta menjamin terciptanya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Ia lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Sebelum lebih jauh membahas politik perundang-undangan, maka terlebih dahulu perlu kita memahami politik hukum sebagai induk dari politik perundang-undangan.

Bagi mereka yang memiliki minat pada jurusan spesifik seperti ekonomi atau hukum, banyak pilihan pekerjaan yang tersedia dalam bidang-bidang ini. Mereka yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hubungan antara politik dan ekonomi, seringkali bekerja di financial institution dan lembaga keuangan, sedangkan mereka yang beprestasi pada mata kuliah dengan dasar hukum, seringkali memutuskan untuk mengambil program diploma hukum, dimana mahasiswa disiapkan untuk mengikuti pelatihan mendalam sebagai pengacara ataupun advokat. Sangat disayangkan, mayoritas lulusan ilmu politik tidak menjadi politikus, walaupun beberapa berpendapat sebaliknya. Namun, sebagian besar lulusan yang beprestasi dan memiliki pengalaman kerja yang sesuai, akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan penelitian kerja pada partai politik lokal dan nasional.

Kecerdasan intelektual yang merupakan potensi besar yang dimiliki perguruan tinggi dan civitas akademikanya, harus mampu dikembangkan secara seimbang dengankecerdasan emosional,kecerdasan moraldankecerdasan non secular. Keseimbangan tersebut dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pembentukan watak dan karakter bangsa, baik secara kolektif maupun particular person, berdasarkan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Itulah yang sesungguhnya harus disadari dan dipahami oleh kalangan perguruan tinggi beserta civitas akademica-nya dalam partisipasinya untuk memperkuatan wawasan kebangsaan guna meningkatkan Ketahanan Nasional. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa.