Deskripsi Mata Kuliah

  • April 25, 2020

Sebagian besar perkuliahan ilmu politik membutuhkan waktu three tahun, dan walau nama dari jurusan menggunakan kata “ilmu”, struktur dari perkuliahan ini lebih bersifat humaniora. Tidak seperti ilmu murni dan aplikasi, mayoritas perkuliahan dilakukan di kelas dan dinilai berdasarkan tugas tertulis serta ujian akhir semester. Di luar jam kuliah, Anda diharapkan melakukan penelitian kritik politik yang akan menjadi dasar kepercayaan Anda. Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang- undangan. Berbagai tatanan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan cita hukum, asas hukum umum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat dibiarkan dan diakui sebagai subsistem hukum nasional dan karena itu mempunyai kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan.

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan program-program yang meningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Lebih baik meminjam kepada koperasi karena koperasi jasa yang dikenakan bersifat menurun dan kita akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha . Kalaupun dirasa tidak akan mampu mengembalikan pinjaman maka semestinya kita berfikir kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Mempelajari politik Indonesia

Invasi dalam bentuk pengerahan kekuatan militer tidak lagi menjadi pilihan bagi negara – negara memiliki kepentingan atas negara lain. Ideologi, politik, ekonomi dan budaya kini merupakan pilihan negara – negara lain untuk memaksakan kepentingannya dan “menaklukan” negara lainnya. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan menyentuh hampir seluruh sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di perkotaan maupun hingga pelosok desa. Dari pengalaman sejarah hukum tersebut seharusnya perlu dirancang suatu skenario politik perundang-undangan nasional yang berorientasi pada pemahaman konsep sistem hukum nasional yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan aspiratif.

Hal ini perlu ditegaskan mengingat, hal tersebut dapat menjadi titik retak rasa persatuan dan kesatuan bangsa bila tidak dapat ditemukan solusi pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, pemuda harus mampu mempelopori untuk memahami, menghayati dan mengimplementasikan nilai – nilai empat pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai daya tangkal terhadap berbagai potensi yang mengancam keutuhan NKRI. Di tengah kehidupan demokratis yang berkembang, Partai politik sebagai salah satu unsur Supra struktur politik memegang peran dominan dan menentukan berhasil tidaknya revitalisasi nilai – nilai empat konsensus nasional. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik mengemban fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekruitmen kader – kader pemimpin dan pengelola konflik diantara berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, tata laku partai politik akan mempengaruhi tata laku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peluang karir lulusan ilmu politik islam cukup beragam, kamu bisa masuk ke instansi pemerintah, menjajal dunia media, menjadi akademisi, aktivis LSM, bahkan masuk ke berbagai perusahaan sebagai staf bagian government relations. Justru akan belajar hal baru karena ilmu politik termasuk ilmu pengetahuan yang terus berkembang sesuai zaman. Hal ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang siap berlaga di dunia politik untuk kemajuan negara di period masa kini.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan sejalan dengan sosio-kultur masyarakat hanya dapat diwujudkan bila dilakukan secara terancana, sistematis, dan terpadu. Tugas asisten legislatif adalah membantu anggota legislatif melaksanakan tugas mereka, seperti membantu melakukan riset untuk membuat kebijakan. Asisten legislatif menggunakan keterampilan menulis dan verbal yang dipelajari di jurusan ilmu politik Islam untuk mengatur komunikasi dengan konstituen, dan memberi tahu mereka tentang perkembangan di dalam wilayahnya. Secara definisi sendiri Asisten Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif.

Agar hambatan tersebut hilang dan kerja pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka hambatan dan masalah – masalah yang mengganggu pun harus segera dipecahkan. Tugas memberikan solusi, masukan, ataupun merumuskan strategi yang dirancang agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, adalah tugas dari konsultan pemerintahan. Ya, seringkali konsultan pemerintahan dibutuhkan untuk menangani masalah – masalah khusus dalam pemerintahan.

Menyampaikan kepada mahasiswa pemahaman tentang periklanan secara umum, konsep dasar manajemen periklanan, tujuan dan anggaran periklanan, proses kreatif dalam iklan, perencanaan media, positioning dan riset iklan, dan memahami kode etik periklanan, konsep-konsep penting dalam iklan, sejarah periklanan dan menyampaikan teknik pembuatan iklan yang baik. Selain itu, juga disampaikan tentang pentingnya mengatur anggaran periklanan, kreativitas dalam iklan, merencanakan media untuk beriklan, memahami konsep positioning dan riset iklan, serta kode etik periklanan. Program Legislasi Nasional adalah bagian dari manajemen dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.